Ketidakjelasan Penegakan Aturan Parkir PT JPC di Gunung Putri: Dugaan Kuat Ada Permainan Uang Setoran?!

Indonesia news cover

Gunung Putri, Bogor – Dugaan pelanggaran aturan parkir oleh PT Jakarta Prima Crane (JPC) yang beroperasi di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, menjadi perhatian serius masyarakat dan media. Parkir kendaraan mobil dan motor yang tidak sesuai aturan ini tampak tidak mendapat penindakan tegas dari aparat terkait, meskipun pelanggaran tersebut sudah dikonfirmasi langsung oleh pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.

Tim awak media Indonesianewscover.com yang melakukan investigasi dan konfirmasi kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang, mendapat pengakuan tegas bahwa parkir PT JPC jelas melanggar aturan. Namun, bolak-baliknya komunikasi dan tidak adanya aksi nyata justru menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.

Ketidakjelasan ini diperparah oleh tanggapan pejabat lain yang justru melempar tanggung jawab, dengan Kepala UPT Dishub Cileungsi Jaya yang mengaku sedang sakit dan Kepala Bidang Perlengkapan Jalan yang menyatakan bukan menjadi bagian wewenangnya. Kondisi tersebut menimbulkan spekulasi terkait adanya aliran dana tidak resmi agar pelanggaran tetap terabaikan.

Setali tiga uang dengan anak buah nya kepala dinas perhubungan kabupaten Bogor Bayu juga tidak respon sama sekali saat di mintai tanggapan tentang hal ini via WhatsApp, sungguh contoh perilaku buruk oknum pejabat

Masyarakat dan pengamat pemerintahan menyoroti bahwa perilaku abai ini bukan hanya melemahkan regulasi, tetapi juga memperlihatkan adanya praktik korupsi dan kolusi yang harus segera diusut tuntas demi menegakkan supremasi hukum. “Kalau memang sudah diakui melanggar, kenapa tidak ada tindakan? Ini menimbulkan kecurigaan besar terhadap integritas oknum pejabat,” kata seorang aktivis pengawas kebijakan publik.

Media juga berupaya menggali tanggapan dari Camat Gunung Putri dan Kepala Desa setempat. Dalam percakapan dengan Ketua RT yang juga menjadi petugas keamanan di PT JPC, disampaikan bahwa sudah dilakukan koordinasi dengan Dishub dan Satpol PP Kecamatan, namun hingga kini tidak terlihat langkah konkrit di lapangan. Camat Gunung Putri, Kurnia Indra, pun belum bisa memberikan jawaban terkait hal ini " nanti ya " demikian tutur nya singkat saat di temui awak media

Kondisi ini tentu sangat bertolak belakang dengan semangat transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemerintahan. Apabila tidak ada tindakan tegas, maka jangan heran bila kepercayaan publik terhadap aparat semakin menurun dan hukum kehilangan martabatnya.

Dengan kondisi yang makin menguatkan dugaan adanya permainan uang setoran, kami mendesak Bupati Bogor agar segera mengambil langkah tepat dengan melakukan audit dan pengawasan internal terhadap pejabat di bawahnya. Tegakkan aturan tanpa pandang bulu demi menciptakan pemerintahan bersih dan pelayanan yang profesional.

Masyarakat berharap kasus ini menjadi titik balik kinerja aparat penegak aturan guna mewujudkan wilayah Kabupaten Bogor yang tertib, adil, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan banyak pihak.

:RED