Diduga Penyimpangan dalam Penyaluran Makan Bergizi Gratis di Desa Rancabungur, Kabupaten Bogor: Kualitas dan Kuantitas Makanan Dipertanyakan

Indonesia news cover

Bogor, 18 Desember 2025 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diduga tidak berjalan sesuai prosedur di Desa Rancabungur, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Berbagai laporan mengindikasikan bahwa pembagian makanan kepada siswa tidak memenuhi standar jumlah porsi yang semestinya, dan kualitas gizinya juga patut dipertanyakan.

MBG merupakan program nasional dengan alokasi anggaran yang sangat besar, mencapai sekitar Rp335 triliun pada 2026, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagian besar dana berasal dari sektor pendidikan sekitar 67% atau Rp223,6 triliun, diikuti sektor kesehatan Rp24,7 triliun, ekonomi Rp19,7 triliun, serta dana cadangan sebesar Rp67 triliun. Pendanaan ini disalurkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjangkau sekitar 71,9 juta siswa, santri, ibu hamil, dan menyusui di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan mendorong peningkatan kesehatan dan kualitas pendidikan melalui asupan gizi yang memadai.

Sayangnya, di Rancabungur, terjadi indikasi pelaksanaan program yang jauh dari standar yang diharapkan. Sejumlah orangtua dan pengawas sekolah melaporkan bahwa porsi makan yang dibagikan tidak sesuai perhitungan gizi yang telah ditetapkan oleh BGN dan kementerian terkait. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas dampak negatif jangka panjang terhadap pertumbuhan dan prestasi belajar anak-anak di wilayah ini.

“Kami mendapatkan makanan dengan porsi yang terlalu sedikit dan rasa serta kandungan gizinya tidak seimbang. Ini jelas bertentangan dengan tujuan program MBG yang seharusnya membantu anak-anak agar tumbuh sehat dan cerdas,” ungkap salah satu wali murid.

Pendampingan dan pengawasan terhadap distribusi MBG harus ditegakkan dengan ketat mengingat besarnya dana negara yang digelontorkan untuk program ini. Adanya penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan merupakan bentuk pemborosan dana publik sekaligus pengabaian hak anak-anak atas akses gizi layak yang fundamental untuk masa depan mereka.

Para pihak terkait di Desa Rancabungur, mulai dari pelaksana program hingga aparat pengawas, diharapkan segera melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan setiap siswa mendapatkan haknya secara penuh dan berkualitas. Transparansi dan akuntabilitas penyaluran MBG mutlak diperlukan demi mewujudkan tujuan besar pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul melalui pemenuhan kebutuhan gizi.

Kasus ini menjadi peringatan penting bahwa program dengan skala dana sensitif harus dijalankan secara profesional dan penuh integritas, serta diawasi secara ketat oleh lembaga independen dan masyarakat agar tidak mengorbankan masa depan generasi muda.

:Donie