Dewan Pimpinan Pusat AJNI Mendesak Aparat Penegak Hukum Segera Proses Keterlambatan dan Dugaan Pelanggaran Proyek Renovasi RKB SDN 01 KP Sawah Cileungsi

Indonesia news cover

Bogor, 25 November 2025 – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Jurnalis Nasional Indonesia (AJNI) memberikan sorotan tajam terhadap keterlambatan dan dugaan pelanggaran standar teknis dalam proyek renovasi Ruang Kelas Belajar (RKB) Sekolah Dasar Negeri 01 Kampung Sawah, Cileungsi, Kabupaten Bogor. AJNI menuntut agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan tindakan tegas dan memproses kontraktor pelaksana yang dinilai lalai dan tak kooperatif.

Proyek senilai Rp 975 juta tersebut tidak hanya melewati batas waktu penyelesaian yang tercantum dalam kontrak, tapi juga disinyalir menggunakan bahan material yang tidak sesuai spesifikasi serta mengabaikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang AJNI Kabupaten Bogor, Musonef, menyatakan, “Keterlambatan ini merupakan pengkhianatan terhadap pendidikan dan negara. Kami mendesak APH dan Inspektorat Kabupaten Bogor untuk turun tangan segera mengaudit dan memeriksa kualitas pekerjaan serta bahan proyek. Kontraktor yang tidak taat aturan harus diproses secara hukum dan dimasukkan dalam daftar hitam agar tidak kembali mengerjakan proyek pemerintah.”

AJNI menegaskan bahwa penegakan hukum yang cepat dan transparan sangat penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik dan memastikan hak-hak siswa mendapatkan fasilitas belajar yang layak. Pelanggaran tersebut melanggar Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

“Kami berharap aparat hukum dapat menunjukkan komitmen serius dalam memberantas praktik buruk dalam proyek publik khususnya di bidang pendidikan. Jika dibiarkan, hal ini akan merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tambah Musonef.

Dewan Pimpinan Pusat AJNI mengajak seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait untuk bersama-sama mengawasi dan mendukung upaya penegakan hukum demi terciptanya tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

:Donie