Koordinator Pusat BEM RI desak Pemerintah Evaluasi Total Aktivitas Penambangan di Raja Ampat

Indonesianewscover.com

Kepulauan Raja Ampat yang selama ini di kenal sebagai surga tersembunyi, kini di ambang kehancuran. Bukan karena bencana alam tapi karena kerakusan industri dan pembiaran yang di lakukan oleh pemerintah. Tambang nikel sudah menginjakan kaki di wilayah yang indah ini dan perlawanan mulai menggema dari berbagai penjuru negri.

Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Indonesia ( BEM RI ) Muhamad Abdul Muhtar menyuarakan penolakan keras terhadap aktivitas pertambangan tersebut dan meminta evaluasi total pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

“Ini bukan lagi soal masalah lingkungan,ini adalah pertaruhan hidup dan mati antara uang dan nilai-nilai kemanusiaan, antara kerakusan segelintir elite dan hak masyarakat adat yang telah menjaga tanah ini jauh sebelum Republik ini lahir”. Tegas Mukhtar dalam pernyataan sikap nya

Lanjut ia mengatakan Raja Ampat bukan sembarang wilayah, dengan lebih dari 1.500 pulau kecil,atol dan terumbu karang. wilayah ini adalah rumah bagi lebih dari 75% spesies karang dunia dan ratusan jenis ikan tropis. Dimana, keindahannya bukan hanya memesona mata, tapi menjadi sumber hidup bagi ribuan warga adat yang hidup berdampingan dengan alam.

Namun semua itu sedang berada di ujung tanduk. Industri tambang nikel yang kini mulai beroperasi di wilayah Raja Ampat mengancam merusak ekosistem yang paling rapuh dan paling berharga di dunia. Jika dibiarkan, bukan hanya terumbu karang yang akan hilang, tapi juga identitas, kebudayaan, dan sejarah panjang masyarakat adat Papua”.

“Pemerintah pusat dan daerah harus segera evaluasi total seluruh izin tambang di Raja Ampat. Ini soal masa depan bangsa, bukan cuma soal ekspor nikel ke luar negeri,” ucap Mukhtar

Dia juga mengatakan bahwa berbagai kajian ilmiah telah membuktikan bahwa industri ekstraktif di wilayah yang rawan bencana dan ekosistem sensitif seperti Raja Ampat justru akan menimbulkan kerusakan ekologis jangka panjang, yang pada akhirnya menghancurkan nilai ekonomi, budaya, dan pariwisata daerah itu sendiri.

Terakhir ia menegaskan bahwa pembangunan yang berpihak pada rakyat seharusnya tidak mengorbankan warisan alam dan budaya demi keuntungan jangka pendek.