REALISASI DANA DESA BIDANG INFRASTRUKTUR DESA SIRNAGALIH DI DUGA ADA MARK UP ANGGARAN

Indonesianewscover.com

Realisasi anggaran dana Desa di kabupaten Bogor khusus nya kecamatan Jonggol sudah terlaksana hampir di semua Desa tidak terkecuali Desa Sirnagalih selain untuk BLT DD, ketahanan pangan bidang infrastruktur masih tetap mendapatkan alokasi dari dana Desa dengan besaran anggaran di sesuaikan dengan kebutuhan Desa tersebut

Desa Sirnagalih merealisasikan sebagian dari dana Desa untuk membangun infrastruktur jalan lingkungan dengan melakukan betonisasi, salah satu nya di laksanakan di wilayah Kp Mengker RW 006 RW 003 dengan total anggaran Rp 25.668.600 dengan volume pekerjaan P . 85 M L . 1 M T. . 0,15 M di salah satu titik nya

Namun dalam pengerjaan betonisasi jalan lingkungan yang bersumber dari anggaran DD tersebut di duga terjadi korupsi atau Mark up anggaran hal ini terlihat di papan kegiatan proyek di mana nilai pagu anggaran di sinyalir terlalu mahal bila di bandingkan dengan kegiatan proyek yang sejenisnya, perihal ini sudah kita konfirmasi ke kepala Desa Sirnagalih namun konfirmasi yang kami sampaikan via chat WA sama sekali tidak di respon, hal justru semakin mengundang tanya dan praduga ada apa sebenarnya? apakah ada yang di sembunyikan dari kegiatan proyek tersebut

Sikap seorang pejabat publik seperti di atas tidaklah patut, sebagai seorang pejabat publik yang di berikan amanah untuk mengelola anggaran dana dari negara sudah seharusnya bersikap responsif dan terbuka dalam merespon setiap pertanyaan yang menyangkut wewenang dan tanggung jawab nya baik itu dari masyarakat apa lagi dari awak media

Kepada pihak-pihak terkait di mohon agar memberikan atensi dan teguran kepada pemerintah Desa Sirnagalih, apa lagi terkait pengelolaan dana Desa yang harus di laksanakan dengan efektif, efisien dan akuntabel dan bila terbukti ada indikasi pelanggaran mohon agar di teruskan ke aparat penegak hukum, apa lagi saat ini pihak kementerian Desa juga sudah melakukan kesepakatan bersama ( MOU ) dengan Mabes Polri untuk melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi untuk mencegah terjadinya kebocoran dana Desa yang bersumber dari APBN alias uang negara

Son ( INC News )