Munir Abdul Haris: Menkeu Baru Wajib Pastikan Setiap Rupiah APBN Dikelola Secara Efisien & Berhasil Nyata

INDONESIA NEWS COVER

Bandar Lampung-- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Lampung menaruh harapan besar terhadap Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Suahasil dilantik menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Lampung, Munir Abdul Haris, menegaskan bahwa tugas krusial Menkeu baru adalah memastikan setiap rupiah anggaran dalam APBN dikelola secara efisien dan optimal.

Kadin memandang pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program pemerintah yang kurang efisien guna menjaga disiplin anggaran negara secara berkesinambungan.

Kepastian kebijakan fiskal tersebut dinilai sangat mendesak untuk menjaga kestabilan daya beli masyarakat serta mempertahankan kepercayaan investor di tingkat daerah maupun nasional.

Munir Abdul Haris menekankan bahwa efisiensi pengelolaan APBN harus berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan sektor usaha.

"Fokus utamanya pada efisiensi dan optimalisasi APBN, memastikan setiap rupiah belanja negara menghasilkan output maksimal yang bermanfaat nyata bagi masyarakat. Program pemerintah yang dinilai kurang efisien perlu segera dibenahi untuk menjaga disiplin anggaran serta kesinambungan fiskal di tengah dinamika global," ujar Munir Abdul Haris, Senin (14/9/2026).

Selain efisiensi anggaran, Kadin Lampung menyoroti pentingnya menciptakan stabilitas pasar lewat kepastian arah kebijakan penganggaran pemerintah. Kepastian ini dibutuhkan agar investor domestik maupun mancanegara tidak ragu menanamkan modalnya di Indonesia

Untuk mewujudkan hal tersebut, penguatan sinergi antara Kementerian Keuangan dengan otoritas ekonomi lain, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menjadi kuncinya.

"Kebijakan fiskal tidak cukup hanya berorientasi pada pengendalian anggaran semata. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan sektor riil dan daya beli masyarakat melalui keseimbangan antara penerimaan pajak serta perlindungan perekonomian rakyat," lanjut Munir.

Bagi iklim usaha di Provinsi Lampung, arah kebijakan fiskal yang efisien, transparan, dan stabil sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian investasi serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di daerah.

: RED