DI MINTA TANGGAPAN TENTANG DUGAAN KORUPSI DI DISPORA KABUPATEN BOGOR BUPATI IRIT BICARA

Bogor 5 April 2026

Indonesianewscover.com

Dugaan adanya tindak korupsi yang menimpa Dispora kabupaten Bogor akhir akhir ini menjadi pemberitaan di beberapa media online namun Bupati Bogor tidak memberikan tanggapan saat di konfirmasi oleh tim awak media

Tim redaksi yang mencoba menghubungi dan mengirimkan tautan (link) berita tersebut melalui pesan singkat WhatsApp, hingga berita ini diturunkan, belum mendapatkan balasan atau jawaban dari orang nomor satu di Pemkab Bogor itu. Pesan yang dikirim bahkan terlihat sudah terbaca, namun tidak berbalas alias tidak memberikan penjelasan atau klarifikasi apapun.

Dugaan Kejanggalan Pengelolaan Anggaran

Sebelumnya, sejumlah media dan lembaga pengawas mengangkat isu terkait pengelolaan anggaran di Dispora kabupaten Bogor yang dinilai sarat kejanggalan, Mulai dari dugaan mark-up harga pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan alokasi dana yang seharusnya untuk pembinaan atlet dan pembangunan fasilitas olahraga, namun diduga dialihkan atau tidak terserap secara transparan.

Masyarakat dan pengamat kebijakan publik menilai, sikap "bungkam" yang ditunjukkan Bupati Bogor justru menimbulkan tanda tanya besar dan memperkuat dugaan bahwa ada hal yang disembunyikan dalam pengelolaan keuangan daerah di instansi tersebut.

"Sebagai kepala daerah, Bupati wajib bertanggung jawab dan memberikan penjelasan kepada publik jika ada instansi di bawahnya yang tersandung masalah, apalagi dugaan korupsi. Diam bukan solusi, justru membuat publik semakin curiga," ujar salah satu aktivis antikorupsi di kabupaten Bogor.

Mendesak Pemeriksaan Mendalam

Sikap diam ini pun memicu desakan agar Inspektorat Kabupaten Bogor, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Mereka menuntut agar setiap rupiah anggaran negara yang dikelola Dispora dapat dipertanggungjawabkan, dan jika terbukti ada pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, harus segera ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Hingga saat ini, pihak Dispora sendiri juga belum memberikan klarifikasi atau tanggapan terkait isi berita yang beredar tersebut.

Padahal sudah semestinya pejabat publik itu melekat pada jabatan nya kewajiban etis dan hukum , untuk bersikap transparan, akuntabel dan responsif ketika di konfirmasi mengenai masalah yang ada di instansi nya, sebagai bentuk sikap yang benar dan mencerminkan integritas dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik alias good governance.

Red Inc News