JPU Bagas, Kewenangan Penahanan Terdakwa DS Ada Pada Majelis Hakim

 

KABARPENANUSANTARA.WEB.ID

BOGOR – Tidak ditahannya terdakwa Dedi Sumardi dalam perkara pengrusakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bagas Sasongko, mengatakan bahwa kewenangan penahanan terdakwa ada pada Majelis Hakim (MH) yang menyidangkan perkara tersebut.

“Tidak ditahannya terdakwa Dedi Sumardi dalam perkara pengrusakan barang milik korban Suhendro, itu merupakan kewenangan  Majelis Hakim (MH) yang menyidangkan perkara tersebut,” ujarnya Rabu (16/10/25) di Pengadalin Negeri (PN) Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Di tempat terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cibinong, Kabupaten Bogor, Irwanuddin Tajuddin, yang dihubungi Rabu itu mengarahkan awak media ini untuk menemui Kepala Seksi Pidana Umum (Kasie Pidum). “Ke Kasie Pidum ya Pak,” ucap Kajari Irwanuddin melalui telepon selulernya, Rabu itu.

Tapi, sayangnya saat awak media ini datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Cibinong, beralamat di Jl. Tegar Beriman, Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914, guna bertemu dengan Kasie Pidum,  terhalang oleh Resepsionis Kejari Cibinong, yang kurang tanggap dan diduga gagal paham.

Resepsionis tersebut saat bertemu dengan awak media mengajukan sejumlah pertanyaan, dari mana, dengan siapa, maksud kedatangan, pertanyaan tersebut langsung dijawab sesuai maksud kedatang ke Kantor Kejari Cibinong, mau ketemu Kasie Pidum sesuai arahan Kajari Cibinong, mau konfirmasi, dari media.

Usai mendapat jawaban, Resepsionis tersebut tidak segera beranjak menemui Kasie Pidum, yang ada mengajukan sejumlah pertanyaan kembali, masalah apa, pidana apa, siapa jaksanya, mau konsultasi apa ? Pertanyaannya tersebut sempat diulang beberapa kali. Akhirnya awak media memutuskan balik kanan.

Sehingga, rencana menemui Kasie Pidum gagal, padahal sebelumnya telah dijelaskan bahwa maksud kedatangan berencana menemui Kasi Pidum tersebut adalah lain tidak ialah mau konfirmasi terkait pidana. Padahal, maksud bertemu Kasie Pidum sesuai arahan Kepala Kejaksaan Negri untuk konfirmasi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, JPU Bagas dari Kejaksaan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hanya menuntut terdakwa 10 bulan penjara dalam perkara pidana pengrusakan barang  yang digelar di sidang Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/10/25).

Dalam tuntutannya JPU Bagas menuntut terdakwa Dedi Sumardi 10 bulan penjara dalam perkara pidana pengrusakan barang Nomor Perkara, 435/Pid.B/2025/PN.Cbn. Padahal, terdakwa didakwa melanggar Pasal 406 KUHP dan Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 5,6 tahun bui.

Tuntutan dibacakan dimua persidangan yang dipimpin Majelis Hakim (MH) Achmad Taufik dengan anggota Ratmini dan Yudha Dinata serta Panitera Pengganti (PP) Sulastri Prima.

JPU mengatakan, terdakwa Drs Dedi Sumardi pada bulan April 2024 bertempat di Blok Kina Kp Pasir Bogor Rt 02/07 Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten  Bogor, melakukan, merusakkan barang., yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menghancurkan.

Membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan  orang lain, Saksi Suhendro membeli tanah oper Garapan berikut angunannya dari sdr Rosana dengan luas sekitar 4,1 hektar dengan harga Rp.2.300.000.000,00 ujarnya.

“Bahwa saksi Suhendo mengurus surat tanah terkait Garapan tersebut dan bangunan dan keluarlah surat pernyataan oper alih tanah garapan 45 No 593/sp/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021, surat keterangan tidak sengketa Garapan 45 No 592/SKT/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dan surat pernyataan penguasaan Fisik Garapan 45 No 592.1/01-Pem/V/2024  tanggal 01 Mei 2024,” kata JPU.

“Surat pernyataan dan keterangan tidak sengketa Garapan 45 No 592.1/01-Pem/V/2024 tanggal 1 Mei 2024, kwitansi pembayaran uang muka over alih Garapan tanggal 27 Mei 2021 dan 2 lembar bukti transfer Bank CIMB Ke Huang Yu Yin Tanggal 28 Mei 2021. Dokumen yang saksi Suhendro urus mengenai over Garapan dari sdr Rosana semua di ketahui Kepala Desa Cipelang,” imbuh JPU Bagas.

Dijelaskan JPU, dokumen yang saksi Suhendro telah melukan oper alih tanah Garapan tersebut maka meminta saksi Ade untuk memasang banner/plang.

“Dan dalam tulisan tersebut bila tanah Garapan dan bangunan tersebut adalah milik saksi sdr Suhendro, akan tetapi setelah beberapa hari kemudian banner tersebut di rusak oleh sdr Sahroni als OPE (berkas terpisah). Bahwa dari keterangan sdr Sahroni ini atas perintah dari terdakwa di karenakan tanah tersebut adalah milik terdakwa,” tandas Jaksa Penuntut Umum tersebut.

“Akan tetapi selanjunya beberapa hari lagi saksi Ade kembali ke tanah Garapan milik sdr Suhendro dan ternyata sdr Sahroni telah membongkar bangunan. Berupa membongkar plafon, membongkar dapur, membongkar genteng keramik dan kusen dan semua atas perintah dari terdakwa, dan saksi Ade mendengar langsung bila terdakwa menyuruh Sdr Sahroni,” tambahnya.

Masih menurut JPU, dan saat itu juga terdakwa ada di Lokasi tanah milik Sdr saksi Suhendro Bahwa baik Sdr Sahroni dan terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk membongkar bangunan yang ada di dalam tanah Garapan milik sdr Suhendro. Bahwa terdakwa menyuruh sSdr Sahroni tidak mempunyai dasar untuk merusak bangunan milik Sdr Suhendro.

“Sedangkan terdakwa dan Sdr Sahroni tidak mempunyai dokumen mengenai tanah Garapan tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat 1 KUPidana dengan ancaman hukuman paling lama 5,6 tahun penjara,” pungkas JPU Bagas dalm tuntutannya tersebut.( Achmad Hidayat)

Sumber Rilis  ; FP

Lokasi:

Berbagi :