Implementasi UU Penanaman Modal di Jawa Barat Masih Hadapi Banyak Tantangan

Indonesianewscover.com

Bandung – Implementasi Undang-Undang (UU) Penanaman Modal di Provinsi Jawa Barat dinilai masih jauh dari harapan. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh organisasi Elang Tiga Hambalang mengungkapkan bahwa lemahnya penegakan aturan dan masih maraknya praktik pungutan liar (pungli) menjadi kendala utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat di wilayah tersebut.

Sekretaris Jenderal Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Darma, menyampaikan bahwa banyak kebijakan pemerintah daerah hanya berhenti pada tataran wacana dan janji, tanpa realisasi nyata di lapangan.

“Banyak peraturan yang sengaja dibiarkan begitu saja. Janji-janji pemerintah daerah kepada para investor hanya tercantum di atas kertas dan tidak dijalankan secara konsisten,” papar Ganda Satria dalam keterangannya kepada awak media.

Ia juga mencontohkan keberhasilan negara lain seperti Vietnam dalam membangun iklim investasi yang kondusif sebagai pembelajaran penting bagi Indonesia, khususnya Jawa Barat.

“Kita perlu belajar dari pengalaman negara-negara seperti Vietnam yang mampu menarik investor dengan menciptakan kepastian hukum dan efisiensi pelayanan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Elang Tiga Hambalang, H. Dedy Safrizal, turut mendesak agar Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki situasi tersebut.

“Kami menyerukan kepada Kang Dedi Mulyadi untuk bertindak cepat dan tegas dalam menegakkan aturan serta menutup celah praktik pungli. Reformasi tata kelola investasi mutlak diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Dedy penuh optimisme.

Menurut Dedy, temuan yang diperoleh Elang Tiga Hambalang akan segera dipublikasikan sebagai bentuk dorongan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah provinsi.

Di akhir pernyataannya, Ganda Satria berharap pemerintah Jawa Barat dapat mengambil langkah strategis demi menciptakan kepastian hukum serta membangun kepercayaan investor terhadap daerah tersebut.

“Kami berharap pemerintah daerah bergerak cepat untuk memperbaiki kondisi ini dan menghadirkan iklim investasi yang kompetitif dan berkeadilan,” pungkasnya.

Mr/Tim