Rumpin, Surganya Pengoplosan Gas Subsidi, Mafia Beraksi Bebas Dekat Polsek

Indonesianewscover.com

Rumpin, Bogor, Indonesianewscover.com – Kampung Malapar, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, terkuak sebagai “surga” bagi para pengoplos gas elpiji. Puluhan lokasi pengoplosan gas subsidi beroperasi bebas, meski berada tak jauh dari Kantor Polsek Rumpin.

Praktik ilegal ini memicu spekulasi tentang keterlibatan aparat setempat, terutama dengan munculnya nama Jipen, anggota Bravo yang diduga melindungi bisnis ilegal ini.

“Saya sudah satu pintu sama Jipen dan Agus,” ungkap Ompong, salah satu pengusaha gas ilegal, lewat Whatsapp.

Sekjen pusat (AJNI) Asosiasi Jurnalis Nusantara Indonesia, KARNO, mengungkapkan kecurigaannya terhadap kinerja aparat kepolisian yang dinilai tidak serius menindak pelaku.

"Saya curiga dengan Polsek Rumpin dan Polres Bogor. Oleh karena itu, saya meminta Bapak Kapolda Jawa Barat segera mengevaluasi jajaran di Polsek Rumpin dan Polres Bogor," tegas Karno.

Karno juga berharap Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro segera menindak pelaku pengoplosan gas subsidi di Kp. Malapar, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin.

Modus operandi para pengoplos biasanya dilakukan pada malam hari. Mereka memindahkan isi tabung gas subsidi 3 kg ke tabung berukuran 12 kg atau 50 kg. Gas hasil oplosan kemudian dijual kembali dengan harga lebih murah dari harga pasaran.

Tim Indonesianewscover.com menduga kuat, praktik pengoplosan ini dijalankan secara terorganisir dan mendapat perlindungan dari oknum aparat setempat, terutama Jipen, dan oknum Bravo.

Fakta menunjukkan bahwa pemberitaan tentang "Kampung Rumpin" yang dikirim ke Kapolri oleh media online tak mampu menghentikan aktivitas ilegal ini.

Indonesianewscover.com mencoba mendapatkan tanggapan resmi dari Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, terkait temuan ini, namun belum mendapatkan jawaban.

Indonesianewscover.com akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mencari informasi lebih lanjut mengenai keterlibatan oknum aparat yang diduga melindungi praktik ilegal ini.

( Tim / Red )